- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- ItemPuro.T4.VI.B.5.528 - 528. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 1962 tentang berlakunya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 1961 yang isinya mengenai pemberian tambahan uang kehormatan kepada para anggota MPRS
- ItemPuro.T4.VI.B.5.529 - Surat Keputusan penggantian MPRS Republik Indonesia No. 7/pimp/MPRS/1961 tentang penggantian Sdr. Pandu Kartowiguno anggota BBP MPRS NO. 18/A dengan Sdr. Soegiarto
- ItemPuro.T4.VI.B.5.530 - Undangan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII dalam sidang DPD Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Juli 1953 di Gedung Wilis beserta agenda sidang.
- ItemPuro.T4.VI.B.5.531 - Pendapat – pendapat atau pertanyaan dalam sidang DPRD Yogyakarta bulan Nopember 1953 mengenai tanggung jawab DPD
- ItemPuro.T4.VI.B.5.532 - Surat dari Kepala Inspeksi Lalu Lintas DIY kepada Dewan Pemerintah DIY sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari DPD DIY
- ItemPuro.T4.VI.B.5.533 - Surat pengantar dari Sekda Pemerintah DIY kepada Wakil Kepala Daerah DIY perihal Rencana Keputusan DPD tentang Dewan Pengusaha Pemasaran Tembakau Sorogedug/Wanudjaja
- ItemPuro.T4.VI.B.5.534 - Rencana Keputusan Dewan Pemerintah DIY tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah Otonom Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- 26 lebih...