- FondsBpad.Orla.T5 - SENARAI ARSIP DINAS KEUANGAN PROPINSI DIY (Nomor Arsip: 1 - 91)
- SubfondsBpad.Otda.T9.I - TATA USAHA
- FileBpad.Otda.T9.I.1 - UMUM
- Bpad.Otda.T9.I.1.1 - Surat Keputusan
- 9 more...
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.10 - Berkas perjanjian pemborongan pekerjaan membuat rumah jaga dengan WC, kamar mandi urenoir dan sumur di Balapan tanggal 25 Nopember 1963 No. D.G/2405/6.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.11 - Surat dari Dinas Keuangan DIY kepada Sri Paduka Kepala DIY perihal permohonan persediaan uang routine sebanyak 3.675.000 untuk mengatasi masalah H.O di Daerah Tingkat II Bantul, Kulon Progo dan Sleman.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.12 - Turunan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dari Departemen Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur Kepala Daerah Nomor : Des 57/1/43 tanggal 24 Februari 1964.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.13 - Surat dari Kepala Dinas Inspeksi Lalulintas Jalan DIY kepada Dinas Keuangan DIY perihal laporan seretnya keuangan bengkel DIY
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.14 - Dinas Keuangan DIY kepada Kepala Urusan Anggaran DIY tentang penyampaian turunan surat dari Kepala DIY tanggal 24 Juli 1964 Nomor : 3388/I/c/64 tentang permohonan pinjam uang kepada Pemda DIY guna persediaan biaya untuk melaksanakan tugas Landreform di Dati II Bantul.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.15 - Surat dari Dinas Keuangan DIY Nomor : KDI/1888/2 perihal pengangkatan Sdr. Moch Darsono Mangkudigdo sebagai Sekretaris Daerah II Kabupaten Gunungkidul (beserta lampirannya).
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.16 - Surat dari Dinas Keuangan DIY Nomor : KDI/1887/2 perihal pengangkatan Sdr. Prodjo Sudiro BA sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.17 - Surat dari Dinas Keuangan DIY kepada Bagian Perencanaan Anggaran DIY perihal turunan surat dari Dinas Tenaga Kerja DIY tanggal 26 Oktober 1967 Nomor : DTK/1384/III/67 tentang penempatan/ penyaluran dari petugas bekas staf Sekretariat Front Nasional DIY.
- ItemBpad.Otda.T9.I.1.1.18 - Surat dari Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang perihal pemberhentian sebagai Kepala Marga karena menjabat Wakil Ketua DPR GR
- 32 more...