𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
HUKUM
Daftar inventaris
Kembali ke deskripsi arsip
SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
UMUM
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
PEMERINTAHAN DESA
DPRD TINGKAT 1
DPRD TINGKAT II
HUKUM
Kode unik
Judul
Level Deskripsi
Tanggal
Objek Digital
Bpad.Orba.T5.VI.4.880
Surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor : 593/4854/POUD tanggal 26 Desember 1989 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persetujuan prinsip tukar menukar tanah antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Badan Wakap UII.
Item
1990 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.882
Surat dari Ketua DPRD Propinsi DIY, Parwoto kepada Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam VIII perihal pengantar Gubernur Kepala Daerah tentang permintaan persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan serta permohonan persetujuan hubungan kerjasama Propinsi DIY dengan Propinsi Ismailia.
Item
1991 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.886
Surat dari Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang tukar menukar tanah dan gedung kantor pertanahan Kabupaten Bantul dengan tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.
Item
1997 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.890
Surat dari Lubino kepada Pimpinan DPRD Bantul tentang pengaduan sehubungan tanah Wedi Kengser diminta pemerintah desa.
Item
1992 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.892
Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo, Drs. H. Suratidjo, kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang informasi data tanah bekas Kantor Samsat Kabupaten Kulon Progo mengenai data status tanah berdasarkan informasi dari Kepala Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Dati II Kulon Progo.
Item
1997 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.893
Surta dari Deputi Bidang Umum Badan Pertanahan Nasional, J. Sudarjanto W, SH kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi se- Indonesia tentang penyampaian keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Kepala Badan Pertahanan Nasional tentang pencadangan tanah, pengurusan dan sertifikasi Hak Atas Tanah lokasi pemukiman transmigrasi.
Item
1992 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.898
Surat dari an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepal Sub Bagian Tata Usaha Soemarlan, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang tindak lanjut Prona 1990/1991 di Desa Trirenggo, Bantul bahwa tersisa 117 sertifikat yang belum diambil para peserta dan akan mengundang lagi para peserta proyek di Balai Desa Trirenggo.
Item
1991 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.900
Surat dari LKBN Antara Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permohonan sertifikasi hak atas tanah untuk LKBN Antara di Jalan Taman Siswa No. 123 Yogyakarta.
Item
1994 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.902
Nota Dinas dari Biro Tata Pemerintahan Setwilda Propinsi DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang laporan sementara masalah penundaan penerbitan sertifikat tanah atas permohonan Ny. Suharjono Al Klinem di Dusun Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman.
Item
1998 - ?
Lihat
Tambah
Bpad.Orba.T5.VI.4.904
Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Drs. Suharwijono kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang penyelesaian sertifikat tanah untuk SMA Negeri Karangmojo di Dusun Coyudan, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atas tanah seluas ±3 Ha telah dibebaskan pada tahun 1982 dengan ganti rugi secara tunai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY.
Item
1994 - ?
Lihat
Tambah
Hasil 221 s.d 230 dari 535
« Sebelumnya
Berikut »
« Sebelumnya
1
...
20
21
22
23
24
25
26
...
54
Berikut »