- FondsBPAD.ORBA.T14 - DAFTAR PERTELAAN ARSIP ARSIP BIRO UMUM ( AGENDA ) PROV DIY I.A
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.1 - UMUM
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.2 - PEMERINTAHAN
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.3 - HUBUNGAN LUAR NEGERI
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.4 - HUKUM
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.5 - POLITIK
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.6 - PEMILU
- SubfondsBPAD.ORBA.T14.7 - KEAMANAN
- FileBPAD.ORBA.T14.7.I - ANGKATAN BERSENJATA RI
- FileBPAD.ORBA.T14.7.II - HANSIP
- FileBPAD.ORBA.T14.7.III - KEAMANAN
- BPAD.ORBA.T14.7.III.A - LAPORAN SITUASI KAMTIBMAS
- BPAD.ORBA.T14.7.III.B - OPERASI KEAMANAN
- BPAD.ORBA.T14.7.III.C - OLAH SIAGA SISKAM
- BPAD.ORBA.T14.7.III.D - LATIHAN OLAH SIAGA BAGI APARATUR
- BPAD.ORBA.T14.7.III.E - POLISI PAMONG PRAJA
- BPAD.ORBA.T14.7.III.F - KEAMANAN LAUT
- BPAD.ORBA.T14.7.III.G - KAMRA
- BPAD.ORBA.T14.7.III.H - KEGIATAN YANG MENGANCAM STABILITAS KAMTBMAS
- 9 more...
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.978 - Instruksi Kanwil P dan K No. 543/ Kanwil/ PK/A/1976 mengenai Larangan mengedarkan brosur, buku atau selebaran yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.979 - Perintah larangan Pangkopkamtib untuk tidak mengijinkan pertunjukan KRBK atraksi KRTP Barongsai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jawa Tengah dan DIY
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.980 - Kegiatan WNA yang berkedok shinshe dengan praktek tusuk jarum yang terjadi di Jakarta
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.981 - Larangan terhadap peredaran buku-buku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan stabilitas Kamtibmas Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.982 - Kegiatan-kegiatan mahasiswa dan akademis kampus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.983 - Warta Salemba, Integritas oleh Dewan Mahasiswa Universitas/PT/Institut, dinilai menghasut
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.984 - Larangan pemberian ijin kegiatan yang sifatnya mengerahkan massa
- ItemBPAD.ORBA.T14.7.III.H.985 - Adanya kasus aspal ex PT. Satiya Niaga yang termuat dalam berita harian Kedaulatan Rakyat oleh Walikotamadya Yogyakarta pada tahun 1975.