𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMERINTAHAN
Daftar inventaris
Kembali ke deskripsi arsip
SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
UMUM
PEMERINTAHAN
Kode unik
Judul
Level Deskripsi
Tanggal
Objek Digital
PURO T7.II.1.9.1967
Surat dari Kepala SR. PA II, kepada Kep Kantor Wiyata Pradja Paku Alam di Paku Alam tentang Permohonan Laporan (minta kembali) Rapat Badan.
Item
14 Februari
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.9.1975
Pidato DR. Moh Hatta, pada pembukaan sidang pleno ke XI Musyawarah Nasional Pembangunan.
Item
1961 - ?
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.9.1977
Surat dari Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa Pusat (K. Sindhuna Natha SH) kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, tentang laporan Konferensi Kerja Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa Seluruh Indonesia tanggal 15 s/d 19 Juli 1964.
Item
1964 - ?
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.9.1978
Naskah sambutan Kepala Daerah DIY pada Malam Penutupan Rapat Kerja P.O.M. A.D. di Gedung Agung.
Item
1965 - ?
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.10.1980
Surat dari Djawatan Pradja DIY kepada Pradja Pakualaman di Yogyakarta Nomor : OP/2173/4434/IV/Te. Perihal Petunjuk dari Djawatan Pradja DIY Nomor : 16 A/D.P/1947, tentang Pertanggungan jawab Pamong Kalurahan terhadap Dewan Kalurahan.
Item
22 April
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.13.1991
Peraturan Presiden RI, Nomor : 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Masyarakat Desa.
Item
1960 - ?
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.14.1993
Pemerintahan Sipil Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1956, tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor : 1063 )
Item
21 September
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.1.1923
Peraturan Presiden Nomor : 3 Tahun 1946 tentang Perhubungan Dewan Pertahanan Daerah dengan Djawatan – Djawatan Pemerintah Sipil.
Item
28 Oktober 1946
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.3.1931
Amanat Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, menjelang (menyambut) kedatangan PJM. Soekarno dari Jakarta tentang pernyataan bahwa Negeri PA bersifat Kerajaan sebagai Daerah Istimewa Negara RI.
Item
5 september
Lihat
Tambah
PURO T7.II.1.4.1935
Maklumat Nomor : 6, Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI dari Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tanggal 21 Dulkaidah Ehe 1876/27 Oktober 1945, tentang Kesehatan, Pengobatan dan Perawatan Anggota Tentara Keamanan Rakyat.
Item
27 oktober
Lihat
Tambah
Hasil 11 s.d 20 dari 74
« Sebelumnya
Berikut »
« Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
7
...
8
Berikut »