Peraturan-peraturan Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.RIS.T2.II.756 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 1960 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Gotong Royong Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.757 Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960 sumbangan pikiran dari Dewan cabang Partai Murba Kota Praja Yogyakarta kepada Wali Kota Praja mengenai Pembentukan DPRD-GR Daerah Kota Praja Yogyakarta Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.763 Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat dari Partai Rakyat Nasional (PRN) kepada Kepala Daerah DIY tentang Permohonan agar PRN dapat diwakili dalam DPRD-GR yang akan dibentuk di DIY Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.764 Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat Ketua DPRD kepada Kepala Daerah DIY tentang Pendapat dari Panitia Otonomi DPRD sekitar pelaksanaan Pen-Pres Nomor 5 tahun 1960 (Putusan Rapat tanggal 2 Nopember 1960) Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.766 Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Pengumuman Penting dari Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyampaian saran-saran dan usul calon-calon anggota DPRD – GR Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.770 Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Revolusi dari Ranting Barisan Tani Indonesia Banyuraden, Gamping kepada Kepala Daerah DIY tentang Pembentukan DPR-GR Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.778 Pengiriman surat keterangan tambahan sebagai bahan pelengkap pencalonan anggota DPR-GR Kota Praja Yogyakarta dari perintis Irian Barat DIY Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.779 Penjelasan usulan untuk ikut duduk dalam DPRD-GR dari Vikakiat Apostolik Semarang kepada Kepala Daerah DIY Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.785 Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Saran/Pendapat Pimpinan SBPU Cabang Bulaksumur kepada Kepala Daerah DIY berkaitan dengan Pen.Pres Nomor 5 tahun 1960 dan Juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1/DESD. 10 Okt ’60 Item 1960
Bpad.RIS.T2.II.787 Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948) Item 1953
Hasil 21 s.d 30 dari 61