- FondsBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondsBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
- FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.6. - TANAH PJKA
- BPAD.ORBA.T3.I.6.1 - TANAH PJKA
- 76 more...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 464 - Surat dari Pemda Dati II Yogyakarta kepada Ketua Bappeda Prov. DIY tentang usulan penggunan tanah bekas PJKA untuk Kantor Kalurahan Demangan
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 465 - Surat dari Bupati Bantul kepada Wakil Gub. DIY tentang rencana penggunaan tanah-tanah bekas PJKA di Kab. Bantul beserta gambar (lokasi)
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 466 - Kerangka Acuan PJKA tentang Penggunaan tanah-tanah yang dipergunakan oleh PJKA di DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 467 - Surat dari Bupati Kulon Progo kepada Gub. DIY tentang tanggapan atas hasil rapat di Bappeda Prov. DIY pada tanggal 12 Agustus 1987 tentang tanah-tanah yang dipergunakan PJKA beserta gambar lokasi
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 468 - Surat dari Dep. Perhubungan kepada PJKA Bandung tentang persetujuan penggunaan Bangunan bekas stasiun KA Palbapang Bantul
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 469 - Surat dari Bupati Sleman Kepada Wakil Gub. DIY tentang rencana Pembongkaran rel KA disebelah Barat Jembatan Pangukan Sleman beserta gambar lokasi
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 470 - Nota Dinas dari Biro Hukum kepada Sekwilda Prov. DIY Bidang Pemerintahan tentang tagihan sewa tanah PJKA yang dipakai gedung Proyek Pangan DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 471 - Nota Dinas dari Biro Hukum kepada Sekwilda Prov. DIY tentang Pembentukan Sub Tim Pelaksana Daerah Penertiban dan Penelitian tanah PJKA di Prov. DIY (lampiran konsep SK)
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4. 472 - Surat dari Tim Penertiban dan Penelitian tanah PJKA Bandung kepada Ketua SUB TIM Penertiban dan Penelitian tanah PJKA diwilayah eksplotasi tengah di Semarang tentang penertiban tanah PJKA di wilayah eksplotasi tengah (wilayah Jawa Tengah)
- 16 more...