- FondsBpad.Orba.T2 - SENARAI ARSIP DINAS PEKERJAAN UMUM (Nomor Arsip : 510-1064)
- SubfondsBpad.Orba.T2.II - PEMBUKUAN DAN KEUANGAN
- FileBpad.Orba.T2.II.1 - Pedoman
- Bpad.Orba.T2.II.1.1 - Pedoman
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.646 - Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1949 tentang uang tunggu
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.647 - Surat dari Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pekerjaan Umum DIY tanggal 11 April 1950 perihal penyampaian surat edaran dari Kantor Urusan Pegawai Negeri Yogyakarta tentang pemberian tunjangan jabatan tertentu
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.648 - Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah DIY Nomor : 209/D. Pem.D/K tentang penetapan keputusan berkaitan dengan pemberian tunjangan perwakilan dan jabatan-jabatan DIY yang dapat dinyatakan sebagai induk jabatan atau jabatan-jabatan yang mewakilinya dapat diberikan tunjangan perwakilan
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.649 - Surat dari Dewan Pemerintah Daerah DIY perihal keputusan sidang DPD tentang pembayaran tambahan tunjangan kemahalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 61/1958
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.650 - Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Kepala Kantor Jalan dan Gedung perihal pemotongan gaji untuk muka bagi Ng . Karti Wignya Sudirjo
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.651 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor : 5/KPTS/1979 tentang pembentukan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil daerah
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.652 - Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum DIY Nomor : 050/7685 kepada Kepala Direktorat Agraria DIY tentang data kegiatan Proyek APBN dan APBD Tahun Anggaran 1987/1988 dan 1988/1989
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.653 - Buku Himpunan Peraturan Keuangan Sekjen Biro Keuangan, DPU.
- ItemBpad.Orba.T2.II.1.1.654 - Surat dari Jawatan Pengairan Jalan dan Gedung DIY kepada Kantor Pengairan DIY perihal penyampaian surat turunan dari Kantor Urusan Pegawai Jakarta, tanggal 4 Januari 1960, Nomor : A.90-1-1/Aw.1-2 tentang pemberian tunjangan daerah yang tidak aman kepada Pegawai Negeri Sipil, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1959
- 5 more...
