FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
ItemBpad.Orba.T5.II.7.398 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1002/Menkes/SK/X/1995 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 di 26 Daerah Tingkat II percontohan dalam bidang kesehatan.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.399 - Surat dari Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri RI atas nama Menteri Dalam Negeri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia perihal penyampaian PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.400 - Laporan hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara antara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melawan Sachroni,Bsc pegawai Dinas Perindustrian Propinsi DIY mengenai putusan PTUN Semarang, putusan PTUN Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atas nama Sachroni, BSC.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.401 - Surat dari ketua Badan Pekerja MPR RI, Prof. Dr. H.A. Amiruddin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian permasalahan untuk menyusun kerangka GBHN 1998-2003 dan materi diluar GBHN.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.402 - Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Sekwilda Propinsi DIY tentang permohonan pengangkatan Sumpah/Janji sebagai Notaris Pengganti.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.403 - Surat dari Ny. Hj. Kartini kepada Ketua MA RI tentang pemberitahuan adanya upaya menghalangi usaha membongkar mafia peradilan berhubungan dengan masalah warisan Haji Mawardi di Semarang.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.404 - Dokumen hasil rapat persiapan penyelenggaraan sidang General Border Committee (GBC) ke XIII antara Indonesia Malaysia di Yogyakarta tanggal 2-4 Desember 1984.
ItemBpad.Orba.T5.II.7.405 - Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah, Drs. Suprastowo a.n. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati se-Propinsi DIY hal penetapan batas kota.
15 lebih...

Laporan

Surat dari ketua Badan Pekerja MPR RI, Prof. Dr. H.A. Amiruddin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyampaian permasalahan untuk menyusun kerangka GBHN 1998-2003 dan materi diluar GBHN.