- FondsBpad.RIS.T5 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 5
- SubfondsBpad.RIS.T5.II - Perekonomian
- FileBpad.RIS.T5.II.9 - Agraria
- Bpad.RIS.T5.II.9.B - Permohonan Tanah
- 6 more...
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3353 - Surat dari Jawatan Kehewanan DIY No.2723/XIV kepada kepala Jawatan Agraria DIY tentang permohonan tanah bekas kewedanan pengasih untuk mendirikan pangkal permulaan pemebatan ternak rakyat di kabupaten Kulon Progo.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3354 - Surat dari Jawatan Agraria DIY No.270/16/Agr. kepada Dewan pemerintah Daerah peralihan DIY,dan Kepala kantor telepon di yogyakarta tentang permohonan tanah untuk mendirikan kantor telepon Cabang Kaliurang.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3355 - Surat dari Dewan pemerintah Daerah DIY No.7619/I/d/58 kepada kepala Jawatan Agraria DIY tentang permohonan tanah untuk mendirikan Kantor Telepon Cabang Kaliurang.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3356 - Surat dari Jawatan Agraria DIY No – kepada Dewan pemerintah Daerah DIY tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama DIY.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3357 - Surat dari Majlis Gereja Pantekosta Yogyakarta No. 29/58 kepada Sri Paduka kepala Daerah Istimewa Yogyakarta lewat jawatan gedung-gedung Negri Daerah Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk didirikan gedung gereja.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3358 - Surat dari jawatan Agraria DIY No. 979/16/III/Agr kepada Dewan Pemerintah Daerah DIY tentang permohonan izin memebeli tanah pemerintah.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3359 - Taksiran harga tanah yang terletak di Mangkuwilajan Kementren Pamong Praja Kraton blok XXI D.ist Yogyakarta dan Polowidjan Kemantren Pamong Praja Kraton blok XXI D.ist Yogyakarta.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3360 - Pemerintah Kota Praja Yogyakarta kantor pemerintah Umum No. 9537/JI/5978/28/pem.um. kepada pemerintah Daerah DIY Jawatan Agraria tentang tidak dikabulkanya permohonan membeli tanah Pemerintah.
- ItemBpad.RIS.T5.II.9.B.3361 - A.J Soewandi, Semaki KulonUh. 7/28A, Yogyakarta. No.- kepada kepala Jawatan Agraria tentang tidak dikabulkanya permohonan membeli tanah pemerintah.
- 4 more...
