- FondsBpad.RIS.T6 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 6
- FileBpad.RIS.T6.IV - Urusan Umum
- Bpad.RIS.T6.IV.L - Ketertiban
- 2 more...
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L .3936 - Komando Daerah Militer VII Diponegoro Ps. Asisten I tanggal 20 Oktober 1970 kepada Intel Nasional/lokal se-Jawa Tengah dan DIY tentang perkiraan keadaan Intelijen mengenai bulan puasa dan libur panjang sekolah
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3937 - Komando Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban daerah Jateng dan DIY No. T-88/KAMDA/II/1970 tanggal 7 Nopember 1970 kepada seluruh Angkatan Darat se-Jateng dan DIY tentang membunyikan petasan dalam rangka Hari Raya Tradisional Cq Lebaran/Tahun Baru
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3938 - Gubernur Kepala Daerah Propinsi jateng No. Hukm G 66/3/16/tanggal 14 Nopember 1970 kepada Bupati/Walikota KDH se-Jawa Tengah tentang Batas-batas membunyikan petasan pada Hari Raya Idul Fitri
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3939 - Gubernur kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukm.G.32/II/23 tanggal 13 Nopember 1970 kepada Semua Pembantu/Penghubung Gub. KDH se-Jawa Tengah tentang Penjualan petasan eceran di wilayah Jawa Tengah
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3940 - Surat kawat dari Menteri/Sekretaris Negara untuk para Gub. KDH Seluruh Indonesia perihal pengiriman teams ke Daerah dari PDI tanggal 13 April 1973
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3941 - Telegram dari Sekretaris Negara untuk para Gubernur KDH Seluruh Indonesia tentang pemberitahuan mengenai organisasi P3 tanggal 21 Pebruari 1973
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3942 - Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
- ItemBpad.RIS.T6.IV.L.3943 - Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus