- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 212 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.816 - Surat Edaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.817 - Surat dari Menteri Negara Agraria kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang keperluan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian ijin lokasi dalam rangka pelaksanaan persatuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.818 - Nota Dinas dari Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Popinsi DIY kepada Assisten I Sekwilda Propinsi DIY tentang laporan rapat ijin lokasi dari pembebasan tanah tahun 1993-1996.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.819 - Surat dari Sekwilda DIY Drs. Suprastowo kepada Ketua Panitia Pengawas Pembebasan Tanah Propinsi DIY tentang kegiatan dan tugas-tugas panitia pengawas pembebasan tanah Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.820 - Surat Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi VI Kabagkap, kepada Bupati Bantul tentang permohonan rekomendasi ijin lokasi dan penetapan besarnya ganti rugi pembebasan tanah.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.821 - Surat dari Direktur Utama PT. Adisurya Putra Sukses, Johny Entezam Toyibnopis kepada Gubernur DIY tentang permohonan ijin pembebasan tanah untuk pemukiman di Bulak Sirondo Kalipucang, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.822 - Surat dari Bupati Gunungkidul, Drs. KRT. Sosrohadiningrat kepada Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi VI Semarang tentang pembebasan tanah untuk menara remore area di Gunung Cabak Kecamatan Patuk.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.823 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY, Drs.Ari Soenarjo kepada Bupati Gunungkidul tentang permohonan ijin lokasi dan pembebasan Tanah di Desa Girijati, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.824 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY, Drs.Ari Soenarjo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah untuk industri pariwisata/ perhotelan dari PT. Antilope Madju.
- 85 lebih...