- FondBpad.Orba.T9 - SENARAI ARSIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DIY
- SubfondBpad.Orba.T9.I - SEKRETARIAT
- FileBpad.Orba.T9.I.3 - Sub Bagian Umum
- BerkasBpad.Orba.T9.I.3.1 - Sub Bagian Umum
- 5 lebih...
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.24 - Surat Keputusan dari Departemen Penerangan RI kepada Departemen Penerangan DIY Nomor : 206/Kep/Menpen/1982 tentang penetapan lambang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.25 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor : 31/KPTS/1983 tentang pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Propinsi DIY
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.26 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor : 32/KPTS/1983 tentang pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas yang dihapus dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi DIY
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.27 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor : 59/KPTS/1983 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Sleman
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.28 - Surat Keputusan Gubernur kepala DIY Nomor : 71/KPTS/1983 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kulon Progo Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Kulon Progo
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.29 - Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Golkar Nomor : 23/DP-Golkar/ 1984 tentang pemberian penghargaan kepada para โPini Sepuhโ Golongan Karya.
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.30 - Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Pemerintah Propinsi DIY dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi DIY Tahun Anggaran 1983/1984
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.31 - Keputusan Presiden RI Nomor : 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
- ItemBpad.Orba.T9.I.3.1.32 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 2 Tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan (beserta lampiran surat)
- 10 lebih...