- FondsPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondsPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- Puro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- Puro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondsPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- Puro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- Puro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondsPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- Puro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- Puro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- Puro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- Puro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- Puro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- Puro.T4.III.C.2 - RONDA
- Puro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- Puro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Puro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- Puro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- Puro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- Puro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- Puro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- Puro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- Puro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondsPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- Puro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- Puro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondsPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondsPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- FilePuro.T4.VI.C - SOSIAL POLITIK
- Puro.T4.VI.C.1 - ORGANISASI SWASTA
- Puro.T4.VI.C.2 - PEMILU
- FilePuro.T4.VI.D - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Puro.T4.VI.D.1 - DEWAN PERTAHANAN
- Puro.T4.VI.D.2 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.VI.E - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- Puro.T4.VI.E.1 - BANTUAN
- Puro.T4.VI.E.2 - PENDIDIKAN
- FilePuro.T4.VI.F - PEREKONOMIAN
- Puro.T4.VI.F.1 - PERDAGANGAN
- Puro.T4.VI.F.2 - PETERNAKAN
- Puro.T4.VI.F.3 - BADAN USAHA
- Puro.T4.VI.F.4 - TARU MARTANI
- Puro.T4.VI.F.5 - SARI DELE
- Puro.T4.VI.F.6 - GEMBIRO LOKA
- Puro.T4.VI.F.7 - TAMBANG
- Puro.T4.VI.F.8 - PERHUBUNGAN
- Puro.T4.VI.F.9 - BANK
- Puro.T4.VI.F.10 - PERTAHANAN
- FilePuro.T4.VI.G - PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- Puro.T4.VI.G.1 - PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- FilePuro.T4.VI.H - PENGAWASAN
- Puro.T4.VI.H.1 - PENGAWASAN
- FilePuro.T4.VI.I - KEPEGAWAIAN
- Puro.T4.VI.I.1 - LAMARAN
- Puro.T4.VI.I.2 - FORMASI
- Puro.T4.VI.I.3 - UANG DUKA
- Puro.T4.VI.I.4 - MUTASI
- FilePuro.T4.VI.J - KEUANGAN
- ItemPuro.T4.VI.J.1.757 - Keputusan Kepala Bagian Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan petuikan surat keputusan dari Menkeu tentang pemberian kredit kepada Kabinet Perdana Menteri sebesar Rp 60.000,00 dalam anggaran tahun 1954 tertanggal 16 Januari 1954.
- ItemPuro.T4.VI.J.1.758 - Surat Keputusan Presiden republic Indonesia No. 20 tahun 1961 tanggal 16 Januari 1961 tentang pemberian uang kehormatan setiap bulannya Rp 50,00 kepada para anggota MPRS.
- ItemPuro.T4.VI.J.1.759 - Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 1960 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- ItemPuro.T4.VI.J.1.760 - Surat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPRS.
- ItemPuro.T4.VI.J.1.761 - Jawaban DPD Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pemandangan Umum Babak Pertama tentangf Anggaran Keuangan Daerah tahun 1954 dalam Sidang DPRD tanggal 12 dan 13 April 1955
- ItemPuro.T4.VI.J.1.762 - Daftar Rencana Tambahan Anggaran Belanja tahun 1955 untuk bagian latihan-latihan, Kesehatan, dan Corps Sukarela
- ItemPuro.T4.VI.J.1.763 - Rencana Bantuan Kredit dan uang belanja Pendidikan bagi ex. Pejuang Bersenjata
- ItemPuro.T4.VI.J.1.764 - Surat dari Perdana Menteri RI no. 7581/ 57 tanggal 20 Maret 1957 kepada semua Ketua KKD dan semua Gubernur se-Indonesia perihal penjelasan mengenai uang persediaan dalam otorisasi.