Tunjangan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.317 Surat Edaran dari Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta perihal Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 928/KMK.04/1993 Tanggal 8 Desember 1993 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Item 1994 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.297 Surat dari PT Taspen Cabang Yogyakarta kepada Kepala Satuan Kerja ub Kepala Kepegawaian di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permintaan KP4 (SKUMPTK) PNS Pusat Item 1998 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.299 Surat Edaran dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta perihal Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer Item 1992 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.301 Surat Edaran dari Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta perihal PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, beserta lampiran Item 1995 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.303 Surat kawat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pusat perihal kenaikan TPP sebesar 10% terhitung Tanggal 1 April 1996 Item 1996 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.307 Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE-10/II/1991 Tanggal 6 Februari 1991 perihal tata cara pembayaran gaji melalui rekening pegawai pada Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah atau rekening pegawai pada Kantor Pos dan Giro setempat/terdekat bagi pegawai golongan III dan IV. Item 1991 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.314 Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta Nomor SE06/XI/1990 Tanggal 1 November 1990 perihal pengiriman ekstra daftar gaji Bulan Januari 1991 dan pembaharuan pembuatan/pengisian surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tahun Anggaran 1991/1992 Item 1990 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.320 Salinan Surat Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor : SE.23/PJ.31/1989 Tanggal 4 Desember 1989 perihal Pelunasan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan. Item 1989 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.321 Berkas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 836/KMK.04/1992 tentang tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/d kebawah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara Item 1992 - ? Lihat
DPAD.ORBA.T26.A.3.23.322 Berkas surat perihal edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-78/A/521/0893 Tanggal 13 Agustus 1993 mengenai tata cara pembayaran tunjangan jabatan fungsional bagi para juru penerang. Item 1993 - ? Lihat
Hasil 11 s.d 20 dari 27