- FondBPAD.OTDA.T20 - DAFTAR ARSIP STATIS PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) PROPINSI DIY (Nomor 1 - 538) ARSIP PEMILU KURUN WAKTU 2005 - 2010
- SubfondBPAD.OTDA.T20.I - SEKRETARIAT
- FileBPAD.OTDA.T20.I.1 - BIDANG UMUM
- BerkasBPAD.OTDA.T20.I.1.10 - PENGAMANAN PEMILU
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.93 - Undangan dari Kepolisian Negara RI untuk Ketua Panwaslu Propinsi DIY perihal pelaksanaan gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2009 pada Rabu 11 Maret 2009 di lapangan Kridosono Yogyakarta.
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.94 - Undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY perihal rapat koordinasi persiapan pengamanan Pemilu 2009.
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.95 - Undangan dari Komando Daerah Militer IV kepada Ketua Panwaslu Provinsi DIY perihal Rakor pengamanan kunjungan Presiden RI pada 2 April 2009 di Gedung Serbaguna Makorem
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.96 - Surat dari Kepala Kepolisian Daerah DIY kepada Ketua Panwaslu Provinsi DIY perihal pengiriman personel pengamanan Kantor Panwaslu Provinsi DIY.
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.97 - Undangan dari Pemda DIY kepada Ketua Panwaslu Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY perihal Rapat Koordinasi persiapan kunjungan Komisi II DPR-RI dalam rangka peninjauan langsung Pemilu 2009 di Propinsi DIY pada 25 April 2009.
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.98 - Nota kesepahaman bersama Panwaslu Provinsi DIY dengan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY No : 02/P/LOD.DIY/III/2009, No : 06/III/PANWASLU-DIY/09 tentang Sinergisitas pengawasan pelayanan publik berkaitan segala netralitas aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemilu 2009.
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.99 - Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia perihal tindak lanjut kesepahaman bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
- ItemBPAD.OTDA.T20.I.1.10.100 - Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI kepada Ketua Panwaslu Kabupaten perihal kesepakatan bersama antara Bawaslu dan pemantau/organisasi masyarakat sipil dan instruksi untuk Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota .
