𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Masuk
Telah memiliki akun?
Email
*
Kata kunci
*
Masuk
Tautan cepat
Tautan cepat
Tentang Kami
Beranda
Bantuan
Privacy Policy
Bahasa
Bahasa
English
Bahasa Indonesia
Clipboard
Clipboard
Hapus Pilihan
Go to clipboard
Load clipboard
Save clipboard
Telusur
Telusur
Deskripsi Arsip
Pencipta Arsip
Lembaga Kearsipan
Fungsi
Subjek
Tempat
Objek Digital
Pencarian
Pencarian
Pencarian menyeluruh
Pencarian
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
Pencarian lengkap »
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
Khazanah
Pencarian cepat
Fond
Bpad.Orba.T8. - SENARAI ARSIP BIRO UMUM SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY III ( 1 - 171)
File
Bpad.Orba.T8.I. - UMUM
File
Bpad.Orba.T8.II. - PEMERINTAHAN
File
Bpad.Orba.T8.III. - HUKUM
File
Bpad.Orba.T8.IV. - ORGANISASI
File
Bpad.Orba.T8.V. - KETERTIBAN
Berkas
Bpad.Orba.T8.V.1. - Ketertiban Umum
Berkas
Bpad.Orba.T8.V.2. - Linmas
Item
Bpad.Orba.T8.V.2.97 - Kebijakan pemerintah terhadap organisasi PERBUMI yaitu organisasi yang mengatur tentang pengusaha-pengusaha nasional agar diwaspadai karena organisasi ini hanya mengatur pengusaha pribumi saja.
Item
Bpad.Orba.T8.V.2.98 - Laporan dari Pimpinan Pengawasan Gunung Merapi tentang kondisi Gunung Merapi pada tanggal 1 s.d 30 Nopember 1975.
Item
Bpad.Orba.T8.V.2.99 - Keputusan bersama Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor : kep/30/IX/1975, Nomor : KM 393/s/phb-75, Nomor : KEP-927a/MK/IV/8/1975 tentang dasar-dasar penggunaan bersama pangkalan/pelabuhan udara.
Item
Bpad.Orba.T8.V.2.100 - Surat dari Pemimpin Sub Proyek Gunung Merapi kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY tentang kedatangan dua team dari Pemerintah Jepang ke Yogyakarta dalam rangka penyusunan master plan pengendalian banjir lahar di Gunung Merapi dan untuk Joint Research dalam mengatasi erosi/banjir lahar Gunung Merapi, Kelud, dan Agung.
Laporan
Kebijakan pemerintah terhadap organisasi PERBUMI yaitu organisasi yang mengatur tentang pengusaha-pengusaha nasional agar diwaspadai karena organisasi ini hanya mengatur pengusaha pribumi saja.
Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini
Batal