- FondPURO T7 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
- SeriePURO T7.I - UMUM
- SeriePURO T7.II - PEMERINTAHAN
- FilePURO T7.II.1 - PEMERINTAHAN
- BerkasPURO T7.II.1.5 - Pemerintah Pakualaman
- ItemPURO T7.II.1.5.1955 - Denah Pakualaman tentang penggunaan Lentera, Piket, Gardu untuk perbatasan Kasultanan dengan Pakualaman.
- ItemPURO T7.II.1.5.1956 - Keputusan tentang Pembagian tugas/wewenang antara Paniradya Wiyata Pradja Kasultanan dan Wiyata Pradja Pakualaman berkaitan dengan status para Abdi Dalemnya.
- ItemPURO T7.II.1.5.1957 - Keputusan Rapat Badan Pekerja KNI Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1946, tentang hubungan antara Ketua seksi dengan Paniradyapati dan pembagian pekerjaan serta pembatasan kekuasaan (Arbeidsverdeling dan Bevoegdkeidsafbakening) antara Seksi dan Paniradya.
- ItemPURO T7.II.1.5.1958 - Sikap Daerah Kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara RI oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (Paku Alam VIII) tanggal 30 Jan 1946.
- ItemPURO T7.II.1.5.1959 - Surat dari Menteri Pamong Pradja Pakualaman Kepada Pemerintah Kasultanan Jawatan Sosial Bag. Evaluasi Kota Yogyakarta Perihal Susunan Panitya Evaluasi Kemantren Paku Alaman.
- ItemPURO T7.II.1.5.1960 - Surat dari Bupati Pamong Praja Adikarta (Brotodiningrat) No : 264/0/33, tanggal 4 Februari 1947 kepada Tuan Kepala Djawatan Pradja DIY, tentang Pelimpahan Kekuasaan Djawatan – Djawatan atas kepada Djawatan di bawahnya (Delegatie Bevoegheden)