- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.4. - AGRARIA
- FileBpad.Orba.T5.VII. - PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VII.1. - JALAN
- 4 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.914 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah DIY Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, Drs. Ambyah Ghozali kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI tentang Laporan Persiapan Rencana Pembangunan Pusat Pelatihan Transmigrasi Bantuan JICA di Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.915 - Surat dari Pemimpin PT. BNI (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta kepada Gubernur DIY tentang permohonan pembelian Gedung Yayasan Janabadra dan PT. Arma Sebelas untuk perluasan Bank BNI Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.916 - Surat dari a.n. Pemimpin PD. Arga Jasa Propinsi DIY (Soewarto) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi DIY; dan surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, dr. Soetrisno, kepada Pimpinan PD. Arga Jasa tentang harga sewa gedung-gedung di Jalan Senopati No. 5/7 sebesar Rp. 3.500.000,00/Tahun untuk Sekolah Pendidikan Ahli Gizi Departemen Kesehatan RI.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.917 - Surat dari Sekjen Departemen Dalam Negeri, Nugroho kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penggatian tempat yang sesuai sebagai tempat usaha dagang di Jalan Parangtritis No. 75 Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.918 - Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY kepada Setwilda DIY tentang permohonan bantuan penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.919 - Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanda Kepala , AL. Dewobroto, SH kepada Assisten III Sekwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan membeli rumah a.n. Samadi Hadisudarmo atas dasar sewa menyewa dengan PD. Arga Jasa Propinsi DIY yang letak tanahnya di Jalan Sukun Selatan No. 14 Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.920 - Surat dari Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MK. GR – GOLKAR Propinsi DIY tertanda Yaziz Wijaya Kusuma, SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta perihal permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi rumah an. Darojah dan Jasman Somoatmojo (tidak jelas letak rumahnya).
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.921 - Surat dari Direkur Operasi dan Teknik PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, Ir. Yuwono Sri Suwito kepada LBH dan KSBH Yogyakarta tentang ganti rugi kios di halaman Candi Prambanan.
- ItemBpad.Orba.T5.VII.2.922 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Drs. Ari Soenarjo kepada Singgih alias Tjoa Hok Sing tentang sewa rumah/bangunan Hotel Trio dan DAMRI di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta mulai bulan Juli 1990 tidak perlu membayar sewa/bangunan lagi karena prioritas pemberian haknya kepada Pemda DIY.
- 8 lebih...