FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
FilePuro.T4.III.A - UMUM
BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
FilePuro.T4.VI.A - UMUM
FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
9 lebih...
ItemPuro.T4.VI.B.5.536 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Paduka Pakualam VIII, Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10 Pebruari 1955 tentang penetapan Sdr. Sumarto sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
ItemPuro.T4.VI.B.5.537 - Surat no. 1517/XIV/B 155 dari Sekretariat Pemerintah DIY kepada Wakil Kepala Daerah tanggal 8 Pebruari 1955 tentang Pemberhentian Sdr. Soesanto dari keanggotaan sebagai anggota DPD
ItemPuro.T4.VI.B.5.538 - Surat dari Kepala Djawatan Pemerintahan Umum DIY , Dipodiningrat kepada Dewan Pemerintah Daerah DIY tertanggal 29 September 1958 tentang pengisian lowongan Bupati Pamong Praja Gunung Kidul dan Kotapraja Yogyakarta
ItemPuro.T4.VI.B.5.539 - Notulen sidang DPD DIY ke 44, tanggal 27 Nopember 1953 di Gedung Wilis tentang : - Penyerahan urusan kesehatan kepada kotapraja/kabupaten. - Menyusun jawaban pemerintah mengenai begroting. - Dan lain-lain.
ItemPuro.T4.VI.B.5.540 - Notulen rapat DPD DIY Nomor 43 tanggal 21 Nopember 1953 di Gedung Wilis membahas penyerahan kekuasaan otonomi, panitia perundangan di DPD dihapus dan lain-lain.
ItemPuro.T4.VI.B.5.541 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 2 – 3 April 1954 di Gedung Wilis yang antara lain berisi : - permintaan pengesahan peraturan kepegawaian - permintaan pengesahan peraturan pengumpulan barang/uang - rencana Perda tentang hak tanah di luar kota Yogyakarta - rencana APBD 1954, dan lain-lain
ItemPuro.T4.VI.B.5.542 - Notulen sidang DPD DIY ke 15 tanggal 21 April 1954 antara lain : - penyelesaian jawatan kembar di bidang perekonomian - usaha penanaman tembakau Virginia dan vorstenlanden - penyelesaian masalah reserverfonds
ItemPuro.T4.VI.B.5.543 - Ikhtisar sidang DPD DIY ke-14 tanggal 18 Maret 1955 berisi : - perijinan penanaman tembakau - penyelesaian urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Rakyat DIY
ItemPuro.T4.VI.B.5.544 - Notulen sidang DPD DIY ke 14 tanggal 18 Maret 1955 bertempat di Gedung Wilis berisi : - perijinan tanaman tembakau - penyelesaian pekerjaan DPD untuk urusan pemerintahan umum dan agraria - penggantian Kepala Jawatan Pertanian Daerah
16 lebih...

Laporan

Notulen rapat DPD DIY Nomor 43 tanggal 21 Nopember 1953 di Gedung Wilis membahas penyerahan kekuasaan otonomi, panitia perundangan di DPD dihapus dan lain-lain.