- FondBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
- FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.6. - TANAH PJKA
- BerkasBPAD.ORBA.T3.I.6.1 - TANAH PJKA
- 30 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.418 - Notulen rapat yang diadakan di PJKA Bandung tanggal 19 Maret 1987 yang intinya permohonan hak atas tanah dan kewajiban membayar uang pemasukan ynag diatur sesuai Permendagri nomor 1 tahun 1975
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.419 - SK. Gub. DIY no 11/TIM/1987 tentang pembahasan/penyempurnaan lampiran SK Gub. DIY nomor 28/TIM/1986 tentang pembentukan kelompok kerja pembanatu tim penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan PJKA di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.420 - Surat dari Pemda DIY kepada Menteri Perhubungn tetang Kesiapan TIM Prov. DIY bila sewaktu-waktu diperlukan sudah siap/bersedia untuk melaksanakan
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.421 - SK Gub DIY nomor 28/TIM/1986 tentang Pembentukan kelompok kerja pembantu tim penyelesaian masalah tanah yang dipergunakan oleh PJKA di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.422 - SK Gub. DIY nomor 10/TEAM/1984 tentang Pembentukan Sub Tim pelaksana daerah penertiban dan penelitian tanah PJK di Prov. DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.423 - Surat dari Gub DIY kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang rencana penyerahan kembali tanah-tanah yang dikuasai oleh PJKA yang berada di Prov DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.424 - Konsep berita acara serah terima tanah yang semula dipakai/dipergunakan oleh PJKA di Prov DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.425 - Surat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada KPH wahana sarta kriya tentang penelusuran tanah-tanah milik kraton yogyakarta bersama instansi terkait
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.4.4.426 - SK Mentri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984 tentang pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 di Prov. DIY
- 62 lebih...