- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.VI.B.1 - Konferensi
- BerkasPuro.T4.VI.B.2 - Pemerintah Provinsi
- BerkasPuro.T4.VI.B.3 - KERJASAMA
- BerkasPuro.T4.VI.B.4 - PEMERINTAH DESA
- 22 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.B.5.549 - Notulen sidang DPD DIY no. 19, tanggal 3 Juni 1958 di Gedung Wilis tentang realisasi UU No.1/1957, mutasi dan proses Kepala Jawatan Pemerintahan Umum atas dialihkannya urusan otonomi dan desentralisasi dari JPU ke Sekretariat Pemda
- ItemPuro.T4.VI.B.5.550 - Ikhtisar sidang DPD DIY No. 21, tanggal 14 Juli 1950 tentang pengaturan hubungan antara Penguasa perang daerah dengan Jawatan-jawatan/ kantor-kantor
- ItemPuro.T4.VI.B.5.551 - Iktisar sidang DPD DIY No. 22, tanggal 29 Juli 1958 tentang pembentukan Badan Pertembakauan
- ItemPuro.T4.VI.B.5.552 - Pelaksanaan putusan sidang DPD DIY bulan Agustus tahun 1958 tentang konsepsi SSKDN
- ItemPuro.T4.VI.B.5.553 - Surat dari Jawatan Penerangan DIY kepada Sri Pakualam VIII Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Salinan Surat Sekretaris Jendral Penerangan tertanggal 23 April 1953 No. 1387/SD/53/910/d/8/RHS tentang Pemilihan anggota konstituante dan DPR
- ItemPuro.T4.VI.B.5.554 - Penyelidikan terhadap โ Dana Cadanganโ atau reservefonds Pemerintah DIY yang dilakukan oleh Panitia Angket Reservefonds DPRD Yogyakarta
- ItemPuro.T4.VI.B.5.555 - Konsep jawaban mengenai pertanyaan โ pertanyaan dalam sidang DPR tanggal 23 Nopember 1953 dari Jawatan P.P dan K dan Jawatan Perburuhan DIY
- ItemPuro.T4.VI.B.5.556 - Jawaban pertanyaan anggota DPRD tentang H.O dari Jawatan Sosial tentang Apotik โPanti Waluyoโ dari Jawatan Kesehatan Rakyat dan tentang pemakaian tanah pemerintah dari Jawatan Agraria dan tentang beberapa pendapat anggota DPRD perihal Jawatan Pertanian serta Jawatan Kehewanan atas pertanyaan-pertanyaan DPD
- ItemPuro.T4.VI.B.5.557 - Surat undangan sidang dari Dewan Pemerintah DIY kepada Sri Pakualam VIII Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari DPRD DIY kepada Wakil Ketua Dewan Pemerintah DIY dengan agenda acara antara lain penyerahan otonomi kepada kotapraja/kabupaten
- 3 lebih...