- FondsDPAD.ORBA.T.29 - DAFTAR ARSIP STATIS BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7) KURUN WAKTU 1975-1999
- SubfondsDPAD.ORBA.T.29.I - SEKRETARIAT
- SeriesDPAD.ORBA.T.29.I.2 - SUB BAGIAN UMUM
- SubseriesDPAD.ORBA.T.29.I.2.1 - KEUANGAN
- FileDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4 - Pemeriksaan
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2378 - Naskah Hasil Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Kantor BP-7 Propinsi DIY
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2379 - Naskah Hasil Pemeriksaan Reguler pada BP-7 Propinsi DIY oleh Departemen Dalam Negeri Inspektorat Jenderal DIY
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2380 - Surat dari Kepala BP-7 DIY kepada Inspektur Wilayah Propinsi DIY perihal pengiriman tindak lanjut/tanggapan hasil pemeriksaan team Inspektorat Jenderal Tahun 1991
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2381 - Surat dari Kepala BP-7 Propinsi DIY kepada Inspektorat Wilayah Propinsi DIY perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri Tahun 1992/1993 mengenai pejabat yang menduduki jabatan struktural lebih dari 5 tahun
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2382 - Surat dari Kepala BP-7 Propinsi DIY kepada Gubernur Kepala DIY Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Depdagri Tahun 1994/1995
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2383 - Surat dari Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan BP-7 Propinsi DIY kepada Inspektur Wilayah Propinsi DIY perihal Pengiriman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Tahun 1994, beserta lampiran
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2384 - Surat dari Kepala BP-7 Propinsi DIY kepada Esti Lestari Bendaharawan Rutin BP-7 Propinsi DIY perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Tahun 1995/1996 tentang pembayaran PPN dan PPH 22 dan pengiriman Surat Pertanggungjawaban Rutin (SPJR).
- ItemDPAD.ORBA.T.29.I.2.1.4.2385 - Surat dari Kepala BP-7 Prop DIY kepada Drs. A. Ngadino Bendaharawan Proyek Pendidikan dan Penataran P4 BP-7 DIY perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Tahun 1995/1996 mengenai kelambatan penyetoran PPN supaya dilaksanakan tepat waktu.
- 15 more...