- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 197 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.801 - Surat Walikodya Yogyakarta, Djatmiko kepada R. Ng. Sastrowilogo tentang penyelesaian uang ganti rugi tanah di Notoyudan, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Yogyakarta tidak dapat menyelesaikan uang ganti rugi tanah karena dana bukan melalui proyek dari APBD Kodya Yogyakarta melainkan melalui Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.802 - Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang permasalahan tanah lokasi Pabrik Seni Keramik di Jalan Sukonandi Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.803 - Surat dari Depdagri kepada Gubernur se-Indonesia tentang penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik Asing/Cina akan dilakukan rakerja tanggal 21 s/d 22 Januari 1991 di Jakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.804 - Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kader Wukisari, Imogiri Kabupaten Bantul tentang Surat susulan terhadap sengketa tanah milik S. Hartono di Jalan Gurameh No. 5/07 Minomartani.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.805 - Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta tertanda A. Budi Hartono, SH dan S.R. Widodo, SH kepada Kades Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul perihal mohon perhatian/tanggapan mengenai rumah dan tanah atas nama Almarhum Wongsodimejo yang belum keluar surat keterangan tanahnya.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.806 - Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kepala Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul tentang permintaan tanggapan/perhatian dari Kades Wukirsari, Imogiri, Bantul masalah kasus tanah milik Ny. Mursinah.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.807 - Surat dari Warga Prambanan kepada Wakil Presiden RI tentang penyelewengan hukum oleh hakim di DIY yang memprovokasi ahli waris Joyo Purnomo dalam kasus tanah Bondo Desa yang terletak di Pinggir Kali Opak.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.808 - Surat dari LBH Yogyakarta kepada Kepala Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul tentang sengketa tanah di Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul milik Hardjo Sumitro.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.809 - Nota Dinas dari Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY Nomor 116/1273 tanggal 25 Oktober 1991 kepada Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY perihal penyampaian bahan masukan kepada Tim Survey Setjen DPA tantang kasus perkara gugatan tanah Saudara Ny. Sunaryati dkk. Melawan pemerintah Desa Bokoharjo, Panitia Pembebasan Tanah dan Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.
- 100 lebih...