- FondBPAD.ORBA.T16 - SENARAI ARSIP BIRO UMUM PROV DIY ( NO 3329 - 3861)
- FileBPAD.ORBA.T16.I - UMUM
- FileBPAD.ORBA.T16.II - KEPEMERINTAHAN
- FileBPAD.ORBA.T16.III - POLITIK
- FileBPAD.ORBA.T16.IV - KEAMANAN
- FileBPAD.ORBA.T16.V - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- FileBPAD.ORBA.T16.VI - PEREKONOMIAN
- BerkasBPAD.ORBA.T16.VI.1 - PERDAGANGAN
- 1 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3574 - Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Soemidjan kepada Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Pengadaan Pangan
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3575 - Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Sospol tentang Perkembangan Sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Nopember 1974
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3576 - Surat dari Gubernur DIY kepada DPRD DIY tentang Penggabungan PD. Percetakan Negeri DIY dengan Perusahaan Percetakan RI (Radya Indria) dalam satu tempat di Jalan Bigjen Katamso Nomor 75 dan 77 Yogyakarta
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3577 - Penggabungan PT Percetakan RI Yogyakarta dengan Perusahaan Daerah Percetakan Negeri DIY menjadi Perusahaan Daerah Percetakan Negeri Provinsi DIY mulai 1 Januari 1981
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3578 - Surat dari Sekwilda Provinsi DIY kepada Bupati/Walikotamadya tentang Pengalihan kegiatan asing di Sektor Perdagangan ketangan Nasional
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3579 - Surat dari Direktorat Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DIY kepada Kepala Daerah Provinsi DIY tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3580 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DIY kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hak Guna Usaha dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) tidak memberikan tanah dengan Hak Guna Usaha
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3581 - Surat dari Menteri Pertanian kepada Gubernur DIY tentang pemberian kesempatan kepada PT Purosari Yogyakarta menjadi rekanan PNPI PTP Gula
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.1.3582 - Instruksi Presiden RI Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil.
- 7 lebih...
