- FondBpad.RIS.T7 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
- FileBpad.RIS.T7.VII - Peraturan Perundangan
- 1 lebih...
- Bpad.RIS.T7.VII.4716 - Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
- Bpad.RIS.T7.VII.4717 - Surat Kementrian Dalam Negeri RI No: UP 21 / 6 / 19 , tanggal 17 April 1950 Kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Walikota, tentang Statement Menteri Dalam Negeri RI tentang sikap terhadap Pegawai Cooperator.
- Bpad.RIS.T7.VII.4718 - Surat dari Menteri Kehakiman RI, No : J A. 5/32/5 kepada Walikota Yogyakarta tentang Pemberitahuan hal perkawinan penduduk Jawa dan Madura menurut Undang – Undang ( golongan Indonesia, Kristen, golongan Eropa dan golongan Tiong Hoa.)
- Bpad.RIS.T7.VII.4719 - Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta No: UP 38 / 20 / 48 tanggal 3 Juni 1952 tentang Majelis – Majelis penguji kesehatan pegawai dan Dokter- Dokter penguji kesehatan kepada Gubernur, Kepala Daerah DIY, Residen Koordinator, Bupati / Walikota.
- Bpad.RIS.T7.VII.4720 - Surat Edaran Perdana Menteri RI, No: 28279 / 53, 29 Desember 1953 kepada para menteri tentang permintaan devisen untuk pergi keluar negeri selama cuti diluar tanggungan negara.
- Bpad.RIS.T7.VII.4721 - Menteri Urusan Pegawai No: 25 – 26 – 33 / AW. 98 – 17 tanggal 9 Mei 1953. kepada semua menteri dan pembesar yang berhak mengangkat pegawai negeri tentang Petunjuk – petunjuk mengenai penyelengaraan peraturan pemerintah No :19 tahun 1952.
- Bpad.RIS.T7.VII.4722 - Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta, No: Des 22 / 3 / 36 tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Kepala Daerah, Badan pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952
- Bpad.RIS.T7.VII.4723 - Surat Edaran Menteri Pertama RI No : 3222 / 62 tanggal 10 februari 1962, Kepada para Menteri di Jakarta tentang persyaratan ”Tidak Pernah Dihukum” bagi panggilan atau penerima calon siswa, pegawai, pekerja dan lain sebagainya.
- Bpad.RIS.T7.VII.4724 - Surat dari Menteri Dalam Negeri No : UP 23 / 3 / 12, tanggal 24 Juni 1971. kepada semua Bupati, Gubernur, dan Walikota Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang Penangguhan pelaksanaan Inpres no: 12 tahun 1970 tidak mungkin kecuali dengan Keputusan Presiden yang ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni 1971.
- 10 lebih...
