- FondBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- BerkasBpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- BerkasBpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- BerkasBpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- BerkasBpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- BerkasBpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- BerkasBpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.1. - KEAMANAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.2. - KEJAHATAN
- BerkasBpad.Orba.T5.IV.3. - BENCANA
- FileBpad.Orba.T5.V. - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasBpad.Orba.T5.V.1. - PENDIDIKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.2. - KEBUDAYAAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.3. - AGAMA
- BerkasBpad.Orba.T5.V.4. - KEPENDUDUKAN
- BerkasBpad.Orba.T5.V.5. - MEDIA MASSA
- FileBpad.Orba.T5.VI. - PEREKONOMIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.1. - PERTANIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.2. - PERINDUSTRIAN
- BerkasBpad.Orba.T5.VI.3. - PERHUBUNGAN
- 165 lebih...
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.769 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 562/SK/HGB/BPN/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tentang Hak Guna Bangunan Persyarikatan Muhammadiyah di Dusun IV, Desa Brosot, Kabupaten Dati II Kulonprogo, Kecamatan Galur, seluas 450 mยฒ, untuk Gedung Kantor Muhammadiyah Cabang Galur.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.770 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 36/KPTS/HGB/1990 tentang Hak Guna Bangunan PT. Samitex Sewon atas tanah Negara seluas 529 mยฒ dan 1.102 mยฒ di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Provinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.771 - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1078/HGB/BPN/1990 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Yogyakarta dan Nomor : 1076/HGB/BPN/1990 atas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa โAnindyaโ Provinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.772 - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 209/HGB/BPN/1991 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, Yogyakarta, atas tanah seluas 3.215 mยฒ di Kelurahan Binomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, untuk Bangunan SMP Muhammadiyah.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.773 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 448/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 30 Mei 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Mirota KSM. INC atas tanah seluas 1.788 mยฒ di Jalan Menur, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Dati II Sleman, untuk perluasan bangunan pabrik.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.774 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 456/SK/HGB/BPN/1991tanggal 5 Juni 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Graha Summa atas tanah seluas 1.562 mยฒ di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Dati II Yogyakarta untuk bangunan kantor.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.775 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 463/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Surya Raya Idaman atas tanahseluas 354 mยฒ di Jaln Suryotomo, Kelurahan Ngupasa, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Dati II Yogyakarta, untuk Bangunan Gedung.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.776 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 524/SK/HGB/BPN/1991 tanggal 6 Juli 1991 tentang Hak Guna Bangunan PT. Bank Harapan Sentosa atas tanah seluas 190 mยฒ di Jalan C. Simanjuntak No. 26, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Dati II Yogyakarta, untuk usaha/kantor.
- ItemBpad.Orba.T5.VI.4.777 - Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ir. Soni Harsono kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi se Indonesia tentang pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- 132 lebih...