- FondPuro.T4 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA MASA PAKU ALAM I, II, V, VI, VII DAN VIII
- SubfondPuro.T4.I - PAKU ALAM I
- FilePuro.T4.I.A - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.I.A.1 - PENCURIAN
- FilePuro.T4.I.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.I.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.II - PAKU ALAM II
- FilePuro.T4.II.A - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.II.A.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.II.B - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.II.B.1 - PIUTANG
- SubfondPuro.T4.III - PAKU ALAM V
- FilePuro.T4.III.A - UMUM
- BerkasPuro.T4.III.A.1 - PROTOKOL
- BerkasPuro.T4.III.A.2 - RUMAH TANGGA
- FilePuro.T4.III.B - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.III.B.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.III.B.2 - PENGADILAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.III.B.3 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.III.C - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.III.C.1 - KEAMANAN
- BerkasPuro.T4.III.C.2 - RONDA
- BerkasPuro.T4.III.C.3 - PENCURIAN
- BerkasPuro.T4.III.C.4 - NARKOTIKA
- FilePuro.T4.III.D - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.III.D.1 - PENDIDIKAN
- BerkasPuro.T4.III.D.2 - KESEHATAN
- BerkasPuro.T4.III.D.3 - KEPENDUDUKAN
- FilePuro.T4.III.E - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.III.E.1 - PERTANAHAN
- FilePuro.T4.III.F - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.1 - PENGANGKATAN ABDI DALEM
- BerkasPuro.T4.III.F.2 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.III.F.3 - PEMBERHENTIAN
- FilePuro.T4.III.G - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.III.G.1 - PERBENDAHARAAN
- BerkasPuro.T4.III.G.2 - PAJAK
- SubfondPuro.T4.IV - PAKU ALAM VI
- FilePuro.T4.IV.A - PEMERINTAHAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.1 - PENGADILAN
- BerkasPuro.T4.IV.A.2 - PENGADILAN PIUTANG
- FilePuro.T4.IV.B - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.IV.B.1 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.IV.C - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.IV.C.1 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- SubfondPuro.T4.V - PAKU ALAM VII
- SubfondPuro.T4.VI - PAKU ALAM VIII
- FilePuro.T4.VI.A - UMUM
- FilePuro.T4.VI.B - PEMERINTAHAN
- FilePuro.T4.VI.C - SOSIAL POLITIK
- BerkasPuro.T4.VI.C.1 - ORGANISASI SWASTA
- BerkasPuro.T4.VI.C.2 - PEMILU
- FilePuro.T4.VI.D - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- BerkasPuro.T4.VI.D.1 - DEWAN PERTAHANAN
- BerkasPuro.T4.VI.D.2 - KEAMANAN
- FilePuro.T4.VI.E - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- BerkasPuro.T4.VI.E.1 - BANTUAN
- BerkasPuro.T4.VI.E.2 - PENDIDIKAN
- FilePuro.T4.VI.F - PEREKONOMIAN
- BerkasPuro.T4.VI.F.1 - PERDAGANGAN
- BerkasPuro.T4.VI.F.2 - PETERNAKAN
- BerkasPuro.T4.VI.F.3 - BADAN USAHA
- BerkasPuro.T4.VI.F.4 - TARU MARTANI
- BerkasPuro.T4.VI.F.5 - SARI DELE
- BerkasPuro.T4.VI.F.6 - GEMBIRO LOKA
- BerkasPuro.T4.VI.F.7 - TAMBANG
- BerkasPuro.T4.VI.F.8 - PERHUBUNGAN
- BerkasPuro.T4.VI.F.9 - BANK
- BerkasPuro.T4.VI.F.10 - PERTAHANAN
- FilePuro.T4.VI.G - PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- BerkasPuro.T4.VI.G.1 - PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- FilePuro.T4.VI.H - PENGAWASAN
- BerkasPuro.T4.VI.H.1 - PENGAWASAN
- FilePuro.T4.VI.I - KEPEGAWAIAN
- BerkasPuro.T4.VI.I.1 - LAMARAN
- BerkasPuro.T4.VI.I.2 - FORMASI
- BerkasPuro.T4.VI.I.3 - UANG DUKA
- BerkasPuro.T4.VI.I.4 - MUTASI
- FilePuro.T4.VI.J - KEUANGAN
- BerkasPuro.T4.VI.J.1 - ANGGARAN
- BerkasPuro.T4.VI.J.2 - GAJI
- BerkasPuro.T4.VI.J.3 - TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
- BerkasPuro.T4.VI.J.4 - PERBENDAHARAAN
- 1 lebih...
- ItemPuro.T4.VI.J.5.778 - Maklumat No. 19 dari Pemerintah Daerah Istimewa Negara RI Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tertanggal 29 Juni 1946 tentang penghapusan pajak kepala
- ItemPuro.T4.VI.J.5.779 - Surat dari Kepala Kantor Pajak DIY kepada Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengembalian pajak tahun 1951 yang besarnya sama dengan pajak bumi tahun 1950
- ItemPuro.T4.VI.J.5.780 - Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proipnsi DIY berupa Rencana Pemda DIY No. …/ 1954 tentang perubahan peraturan Pajak Kendaraan termasuk dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1942 No. 4 (Pajak Kendaraan tahun 1950).
- ItemPuro.T4.VI.J.5.781 - Surat dari Kepala Kantor Pajak DIY kepada semua Bupati Pamong Praja dan Wali Kota Yogyakarta perihal pembayaran uang pajak kepada instansi yang tidak berhak menerima
- ItemPuro.T4.VI.J.5.782 - Surat No. 12.9/ Keu/ 1976 dari Yayasan Roro Jonggrang Yogyakarta kepada Bapak Camat Prambanan tertanggal 12 Agustus 1976 tentang Pembayaran Pajak Keramaian