- FondBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
- SubfondBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
- FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
- BerkasBPAD.ORBA.T3.I.1.1 - PERMOHONAN HGB
- 22 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.1.2.189 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY, No. 891/Hak/Kpts/1982 tanggal 126 Oktober 1982 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara, terletak di Jl. Solo No. 4 Kemantren P.P Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi DIY memberikan kepada Ny.Suryo Wijayanti dahulu bernama Oei Sioe Nio.
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.1.2.190 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY, No. 892/Hak/Kpts/1982 tanggal 26 Oktober 1982 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara, terletak di Jl. Poncowinatan, Kemantren P.P Jetis, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi DIY memberikan kepada Rubin Widjajanto dahulu bernama The Kok Hien
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.1.2.191 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY, No. 182/Hak/Kpts/1982 tanggal 27 Agustus 1977 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah milik Sultan, terletak di P.Senopati, Kemantren P.P Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta Propinsi DIY
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.1.2.192 - Surat Keputusan Gubernur Kepala DIY, No. 901/TH.1/Bi Hk.OT/81 tanggal 27 Juli 1981 kepada Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi DIY Bidang Pemerintahan perihal Permohonan Pencabutan SK Gubernur Kepala DIY No. 81/HAK/Kpts/1979 tertanggal 24 Nopember 1979 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara, terletak di Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul kepada Yayasan dan Rehabilitasi Anak Cacat Yogyakarta
- ItemBPAD.ORBA.T3.I.1.2.193 - Surat Nota Dinas dari Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi DIY, No. 2526/TH-1/Br Hk.01/79, tanggal 2 Nopember 1979 kepada Yth. Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi DIY tentang : 1. Biaya administrasi sehubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah pemerintahan Propinsi DIY yang semula berstatus tanah Hak Milik yang telah dibebaskan oleh penerima hak. 2. Perincian pembayaran uang pemasukan sehubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Pemerintah Propinsi DIY. 3. Pembentukan Team Pengawas dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta di Propinsi DIY